Eks Dirut Tersangka Korupsi Tol, Hutama Karya: Kami Dukung

Eks Dirut Tersangka Korupsi Tol, Hutama Karya: Kami Dukung Bersih-bersih BUMN

Eks Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek jalan tol.

Penetapan ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung, yang menelusuri indikasi kerugian negara dalam pelaksanaan proyek infrastruktur strategis nasional.

Meski menghadapi situasi sensitif, pihak manajemen Hutama Karya menyatakan dukungannya terhadap langkah pemerintah untuk membersihkan BUMN dari praktik korupsi.

Eks Dirut Tersangka Korupsi Tol, Hutama Karya: Kami Dukung Bersih-bersih BUMN

Kasus yang menyeret nama eks Dirut tersebut diduga berkaitan dengan proyek Tol Trans Sumatera yang digarap oleh PT Hutama Karya.

Proyek ini sebelumnya dicanangkan sebagai salah satu program unggulan pemerintah dalam membangun konektivitas di luar Pulau Jawa.

Namun, indikasi adanya mark-up anggaran dan penyalahgunaan wewenang mulai tercium setelah audit internal dan laporan dari aparat penegak hukum.

Penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menyebut adanya potensi kerugian negara yang signifikan, meski jumlah pastinya masih dalam proses perhitungan.

Beberapa pejabat lama di perusahaan pelat merah tersebut juga telah dimintai keterangan, termasuk vendor dan kontraktor yang terlibat.

Hutama Karya Dukung Penegakan Hukum

Menanggapi kasus ini, manajemen PT Hutama Karya menyampaikan sikap resmi. Mereka menegaskan akan menghormati dan mendukung seluruh proses hukum yang sedang berjalan.

Kami sepenuhnya mendukung langkah Kejaksaan Agung dan instansi terkait untuk menegakkan hukum dan mewujudkan tata kelola perusahaan yang bersih,” ujar perwakilan manajemen dalam konferensi pers.

Pihak perusahaan juga menyampaikan bahwa kasus ini merupakan tindakan oknum di masa lalu yang tidak mencerminkan kinerja dan integritas Hutama Karya saat ini.

Saat ini perusahaan telah menerapkan berbagai sistem pengawasan internal, termasuk digitalisasi laporan keuangan dan audit eksternal secara berkala.

Komitmen Bersih-Bersih BUMN

Kementerian BUMN yang dipimpin oleh Erick Thohir diketahui telah mencanangkan program “Bersih-bersih BUMN” sejak 2022.

Program ini bertujuan untuk membenahi tata kelola dan menindak tegas pelaku penyimpangan di perusahaan negara.

Sejumlah nama besar sebelumnya juga telah terseret, seperti dalam kasus Jiwasraya, Asabri, dan Garuda Indonesia.

Langkah yang diambil terhadap eks Dirut Hutama Karya dinilai sebagai kelanjutan dari komitmen tersebut.

Pemerintah ingin memastikan bahwa BUMN sebagai motor pembangunan tidak menjadi sarang korupsi, melainkan bisa dipercaya oleh publik dan investor.

Dampak terhadap Proyek dan Citra Perusahaan

Meski kasus ini cukup menghebohkan publik, Hutama Karya menegaskan bahwa seluruh proyek infrastruktur, termasuk Tol Trans Sumatera, tetap berjalan sesuai rencana.

Tidak ada pengaruh langsung terhadap progres pembangunan, karena sistem proyek telah dipisahkan secara kelembagaan dari masalah hukum individu.

Namun demikian, perusahaan juga menyadari pentingnya menjaga kepercayaan publik. Oleh karena itu, selain kooperatif dalam proses hukum

Hutama Karya akan meningkatkan transparansi dalam setiap laporan proyek yang dikerjakan ke depan.

Dukungan Publik dan Harapan Ke Depan

Publik menyambut baik langkah Kejaksaan Agung dan respons proaktif dari manajemen Hutama Karya.

Banyak yang berharap agar penegakan hukum tidak hanya menyasar pejabat lama, tetapi juga terus mengawasi praktik-praktik yang berjalan saat ini.

Transparansi dan pengawasan harus menjadi bagian dari budaya kerja di lingkungan BUMN.

Pakar hukum menambahkan bahwa kasus ini bisa menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengadaan, audit, dan pertanggungjawaban di sektor publik.

Pemerintah dan BUMN dituntut membuktikan bahwa pembangunan infrastruktur besar-besaran tidak harus disertai praktik korupsi.

Penutup: Membangun Tanpa Korupsi

Kasus eks Dirut Hutama Karya merupakan pengingat bahwa integritas harus menjadi fondasi dalam membangun bangsa.

Dukungan perusahaan terhadap upaya bersih-bersih BUMN patut diapresiasi, namun lebih penting lagi adalah pembenahan sistemik agar kejadian serupa tidak terulang.

Pembangunan infrastruktur harus tetap berjalan, tapi dengan prinsip tata kelola yang bersih, jujur, dan profesional.