Erick Thohir Usul Subsidi Energi Ke BUMN Dibayar Pakai Dolar AS dan kompensasi energi kepada perusahaan-perusahaan milik negara. Ia mengajukan agar sebagian pembayaran tersebut dilakukan dalam denominasi dolar Amerika Serikat (AS), bukan semata-mata dalam mata uang rupiah seperti selama ini berlaku.

Usulan tersebut, menurut Erick, dilandaskan pada kebutuhan BUMN—khususnya yang bergerak di sektor energi—terhadap pasokan mata uang asing yang stabil. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan ketahanan fiskal korporasi BUMN sekaligus memperkuat posisi rupiah di tengah volatilitas nilai tukar global.

“Dalam beberapa waktu terakhir, kami di Kementerian BUMN telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan.

Erick Thohir Usul Subsidi Energi Ke BUMN

Dalam pertemuan tersebut, saya menyampaikan gagasan agar sebagian dari subsidi dan kompensasi, baik untuk bahan bakar minyak maupun listrik, diberikan dalam bentuk dolar AS. Respons yang kami terima sejauh ini sangat positif,” tutur Erick saat memberikan keterangan di lingkungan Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (5/5/2025).

Menurut Erick, banyak BUMN—seperti PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero)—yang secara rutin harus melakukan transaksi pembelian komoditas dan komponen pendukung operasional dalam valuta asing, terutama dolar AS. Oleh karena itu, pembayaran kompensasi dalam bentuk dolar akan meringankan beban kebutuhan devisa langsung dari pasar dan mengurangi tekanan terhadap neraca perusahaan.

“Sering kali BUMN kita harus mencari dolar dari pasar untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya, terutama dalam pengadaan energi. Apabila sebagian dari subsidi dibayarkan dalam mata uang dolar, hal ini tentu dapat menurunkan ketergantungan BUMN terhadap pasar valas secara langsung,” jelas Erick.

Ia menegaskan bahwa langkah ini akan berdampak positif terhadap stabilitas keuangan perusahaan, terutama dalam hal pengelolaan arus kas dan mitigasi risiko fluktuasi nilai tukar yang semakin tak terduga dalam situasi ekonomi global yang dinamis.

Sinergi Lintas Sektor dalam Satu Ekosistem Nasional

Erick menambahkan bahwa koordinasi lintas kementerian yang ia dorong merupakan bagian dari semangat kolaboratif dalam satu ekosistem nasional. Ia menekankan pentingnya pendekatan sinergis antara kebijakan fiskal, moneter, dan korporasi negara untuk menciptakan sistem ekonomi yang tangguh dan berdaya saing.

“Kita semua bekerja dalam satu ekosistem yang sama, yaitu ekosistem bangsa Indonesia. Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BUMN seperti Pertamina dan PLN—seluruhnya adalah bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Maka dari itu, kerja sama antar-lembaga negara menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional,” ujar Erick.

Ia juga mengapresiasi sikap responsif Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam merespons usulan tersebut. Menurutnya, Menteri Keuangan memahami pentingnya ketersediaan devisa bagi BUMN energi dan potensi dampaknya terhadap kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Potensi Dampak Positif terhadap Stabilitas Rupiah

Salah satu keuntungan utama dari implementasi usulan ini, selain mengurangi tekanan terhadap pasar valas domestik, adalah kemampuannya dalam mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian akibat dinamika geopolitik dan ketegangan dagang antara negara-negara besar, kestabilan kurs menjadi faktor vital dalam menjaga kepercayaan pasar terhadap ekonomi nasional.

“Dengan pembayaran kompensasi sebagian dalam bentuk dolar AS, kita tidak hanya membantu BUMN dalam mengamankan pasokan valuta asingnya, tetapi juga secara tidak langsung mendukung stabilitas rupiah. Ini bisa menjadi langkah strategis dalam menghadapi tekanan nilai tukar dari luar negeri,” ucap Erick.

Ia juga menyoroti bahwa selama ini, kebijakan fiskal dan moneter cenderung berjalan paralel namun tidak selalu terintegrasi secara strategis. Dengan pendekatan baru ini, terdapat peluang untuk mempererat koordinasi lintas sektor demi menghasilkan dampak ekonomi yang lebih terukur dan berkelanjutan.

Dalam konteks pengelolaan subsidi energi nasional, usulan ini dapat menjadi titik awal perubahan paradigma yang lebih modern dan adaptif terhadap tantangan global. Selama ini, subsidi diberikan sepenuhnya dalam rupiah dan dicairkan melalui mekanisme anggaran belanja negara. Namun, dengan meningkatnya kebutuhan BUMN terhadap devisa, diperlukan pembaruan sistem yang lebih relevan dan efisien.

“Sudah saatnya kita tidak hanya melihat subsidi sebagai beban fiskal, tetapi sebagai instrumen strategis untuk mengelola risiko dan memperkuat daya saing korporasi negara. Dengan begitu, setiap rupiah subsidi benar-benar memberikan nilai tambah maksimal,” jelas Erick Thohir.

Penerapan mekanisme ini ke depannya akan memerlukan penyesuaian dalam aspek regulasi dan prosedur anggaran. Namun, Erick optimistis bahwa dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, perubahan ini bisa diimplementasikan secara bertahap tanpa mengganggu kelancaran distribusi energi maupun keberlanjutan fiskal.

Penutup: Kolaborasi Adalah Kunci

Erick Thohir menutup pernyataannya dengan menekankan kembali pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional. Ia percaya bahwa integrasi yang lebih kuat antara kebijakan fiskal, moneter, dan korporasi negara dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adaptif dan resilien.

“Jika kita bersatu dalam visi dan strategi yang sama, bukan tidak mungkin Indonesia akan mampu mengelola tekanan global dengan lebih baik. Usulan ini hanyalah satu dari banyak langkah untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berdaya tahan dan berkeadilan,” pungkasnya.

Baca Juga : Bisnis Apartemen Di Indonesia Lesu Pengembang Susah Jualan,