Jokowi Akui Tom Lembong Impor Gula, tapi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara terkait keterlibatan mantan Kepala BKPM, Thomas Lembong, dalam aktivitas impor gula.

Pernyataan ini disampaikan dalam merespons polemik publik terkait peran elite politik dalam urusan perdagangan strategis.

Meski membenarkan bahwa Tom Lembong pernah terlibat dalam kebijakan impor gula, Jokowi menekankan bahwa keputusan itu diambil berdasarkan kebutuhan nasional dan mengikuti prosedur yang berlaku.

Jokowi Akui Tom Lembong Impor Gula, tapi

Impor gula menjadi isu hangat dalam beberapa pekan terakhir setelah muncul dugaan adanya permainan kuota dan kartel distribusi.

Dalam pusaran itu, nama Tom Lembong ikut terseret sebagai pihak yang disebut-sebut pernah memberikan izin atau terlibat dalam perumusan kebijakan terkait impor gula saat menjabat di era pemerintahan Jokowi.

Sebagai salah satu komoditas strategis, gula memiliki dampak besar terhadap stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat.

Oleh karena itu, keterlibatan tokoh politik dalam skema impor sangat sensitif dan mendapat perhatian luas dari publik.

Klarifikasi Jokowi: Tidak Ada Keputusan Sepihak

Jokowi menjelaskan bahwa keputusan impor gula diambil secara kolektif melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga, bukan keputusan sepihak oleh satu individu.

Dalam penjelasannya, Jokowi menyebut bahwa Thomas Lembong hanya menjalankan tugas sesuai arahan dan situasi pasar saat itu.

“Pak Tom saat itu menjalankan fungsi sebagai pejabat negara. Keputusan impor diambil berdasarkan evaluasi stok dan kebutuhan dalam negeri,” tegas Jokowi dalam pernyataan resminya di Istana Merdeka.

Situasi Saat Itu: Stok Gula Nasional Menipis

Menurut data yang dikutip Jokowi, kebijakan impor gula pada saat itu dilakukan karena stok nasional berada di ambang batas minimum.

Produksi tebu dalam negeri belum mencukupi permintaan, dan distribusi dari produsen lokal masih terkendala logistik. Dalam kondisi seperti ini, impor menjadi salah satu solusi untuk menstabilkan pasokan dan harga di pasar.

Pemerintah pun mengacu pada data BPS dan laporan Kementerian Pertanian serta Kementerian Perdagangan sebelum mengambil keputusan membuka kran impor.

Reaksi Tom Lembong dan Penegasan Etika Publik

Menanggapi pernyataan Jokowi, Tom Lembong sendiri menyatakan siap memberikan klarifikasi penuh jika diminta.

Ia menegaskan bahwa seluruh tindakannya sebagai pejabat negara dilakukan dalam koridor hukum dan demi kepentingan publik.

“Saya percaya transparansi dan integritas penting dalam jabatan publik. Jika ada proses hukum atau audit, saya siap mengikuti,” ujarnya dalam pernyataan tertulis.

Pernyataan ini sekaligus menjadi bantahan terhadap narasi liar yang berkembang di media sosial yang cenderung menyudutkan dirinya secara personal tanpa dasar yang jelas.

Implikasi Politik dan Dampaknya terhadap Pemerintahan

Pernyataan Jokowi ini juga diyakini sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik menjelang akhir masa pemerintahannya.

Dengan mengklarifikasi bahwa kebijakan impor dilakukan secara kolektif dan sesuai mekanisme resmi, pemerintah ingin meredam spekulasi negatif dan menjaga kepercayaan publik.

Beberapa pengamat menyebut langkah Jokowi cukup bijak, karena membela pejabatnya tanpa melindungi kesalahan, namun juga memberi ruang evaluasi atas kebijakan strategis yang pernah dijalankan.

Sorotan Terhadap Sistem Tata Niaga Gula

Meski persoalan ini tengah mereda, banyak pihak yang mendesak agar sistem tata niaga gula nasional segera dibenahi.

Mulai dari pendataan kebutuhan riil, reformasi kuota impor, hingga pembinaan terhadap petani tebu lokal harus dilakukan secara serius.

Pemerintah juga didorong untuk memperkuat ketahanan pangan dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor dalam jangka panjang.

Pembentukan cadangan strategis nasional dan revitalisasi pabrik gula menjadi salah satu solusi konkret yang mulai diusulkan.

Penutup: Transparansi, Evaluasi, dan Reformasi

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pangan nasional. Klarifikasi Presiden Jokowi terhadap peran

Tom Lembong dalam impor gula menandai pentingnya komunikasi terbuka pemerintah dalam menjawab polemik publik.

Lebih dari itu, momentum ini harus dijadikan titik tolak untuk mereformasi sistem tata niaga pangan agar tidak lagi bergantung pada solusi jangka pendek seperti impor.

Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara kebutuhan pasar dan keberpihakan kepada petani lokal untuk mewujudkan kedaulatan pangan sejati.