Ormas Dinilai Ganggu Pabrik BYD, DPR Bertanya, Menperin

Ormas Dinilai Ganggu Pabrik BYD, DPR Bertanya, Menperin Menjawab

Pembangunan pabrik mobil listrik BYD (Build Your Dreams) di Indonesia yang digadang-gadang sebagai bagian penting dalam transformasi industri otomotif nasional, tengah menghadapi sorotan dari berbagai pihak. Salah satu isu yang mencuat dalam rapat kerja antara Kementerian Perindustrian dan DPR RI adalah dugaan adanya gangguan dari organisasi masyarakat (ormas) di sekitar lokasi proyek pembangunan pabrik BYD.

Ormas Dinilai Ganggu Pabrik BYD, DPR Bertanya, Menperin Menjawab

Sejumlah anggota DPR mempertanyakan sejauh mana keterlibatan ormas dalam menghambat jalannya proyek strategis ini.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan penjelasan resmi.

Ia menegaskan bahwa pemerintah terus memfasilitasi kelancaran investasi, termasuk menjaga agar tidak ada pihak-pihak yang mengganggu iklim usaha di tanah air.

Artikel ini akan membahas kronologi isu, tanggapan para legislator, penjelasan dari Menperin, serta dampaknya terhadap investasi BYD dan masa depan industri kendaraan listrik di Indonesia.

Latar Belakang Investasi BYD di Indonesia

BYD, perusahaan otomotif raksasa asal Tiongkok, secara resmi CERDAS4D mengumumkan ekspansi ke Indonesia dengan membangun fasilitas produksi kendaraan listrik.

Investasi ini menjadi bagian dari strategi pemerintah Indonesia untuk mempercepat transisi menuju mobilitas

ramah lingkungan, sejalan dengan target net-zero emission pada 2060.

Pabrik BYD dijadwalkan mulai dibangun pada tahun 2024 dengan nilai investasi awal mencapai USD 1,3 miliar.

Lokasi pabrik disebut-sebut berada di kawasan industri Subang, Jawa Barat, dan diproyeksikan akan menyerap

ribuan tenaga kerja lokal, sekaligus menjadi pusat produksi kendaraan listrik untuk pasar Asia Tenggara.

Namun, dalam pelaksanaannya, muncul isu mengenai keterlibatan ormas yang dianggap mengganggu proses

pembangunan dan menciptakan ketidaknyamanan bagi investor.

Isu Gangguan Ormas Mencuat dalam Rapat DPR

Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Perindustrian yang digelar pada akhir April 2025

beberapa anggota dewan mempertanyakan sejauh mana pemerintah mengetahui dan menindaklanjuti isu gangguan oleh ormas terhadap proyek BYD.

Salah satu anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra menyatakan bahwa terdapat laporan mengenai pihak-pihak lokal yang meminta

jatah keamanan” atau bentuk intervensi lain kepada manajemen BYD. Hal ini dikhawatirkan mencoreng citra Indonesia

sebagai negara ramah investasi dan menghambat masuknya investor lain di masa depan.

“Kalau ada ormas yang ganggu, minta proyek, minta bagian, ini bisa jadi preseden buruk. Kita sedang tarik investor, tapi di lapangan, mereka takut dengan praktik seperti ini,” ujarnya.

Respons Menteri Perindustrian

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Menperin Agus Gumiwang menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut dan memastikan bahwa proyek BYD berjalan sesuai rencana. Ia menekankan bahwa pemerintah pusat, melalui berbagai kementerian dan lembaga, telah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum dan keamanan bagi investor asing maupun domestik.

“Kami tidak akan membiarkan siapa pun mengganggu proses investasi yang sudah dirancang secara strategis. Jika ada ormas yang melakukan intimidasi atau pemerasan terhadap investor, tentu kami akan libatkan aparat penegak hukum,” ujar Agus.

Ia juga menambahkan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah akan terus ditingkatkan agar persoalan

seperti ini bisa ditangani secara cepat dan tidak melebar menjadi isu politik atau sosial yang merugikan.

Dukungan dari Legislator Lain

Selain peringatan dari sejumlah anggota DPR, ada pula dukungan agar proyek BYD terus dilindungi dari gangguan pihak-pihak eksternal. Legislator dari Fraksi PAN menyebut bahwa peran pemerintah daerah juga sangat penting dalam menjamin kelancaran proyek nasional.

“Kami berharap kepala daerah juga ikut turun tangan. Jangan sampai kepala daerah tutup mata ketika ada gangguan terhadap investor,” ungkapnya.

Anggota DPR lainnya juga mendorong pembentukan satuan tugas (satgas) khusus pengawalan investasi strategis seperti proyek pabrik BYD. Satgas ini bisa menjadi penghubung antara perusahaan, pemerintah pusat, daerah, dan aparat penegak hukum agar semua berjalan transparan dan adil.

Konteks Sosial: Mengapa Ormas Terlibat?

Dalam konteks sosial, keterlibatan ormas dalam proyek investasi bukan hal yang baru di Indonesia.

Beberapa kelompok masyarakat lokal merasa berhak mendapat “jatah” pekerjaan, proyek konstruksi, atau kompensasi sosial atas keberadaan proyek besar di wilayah mereka. Namun, tidak jarang klaim tersebut disampaikan secara tidak prosedural, bahkan dalam bentuk tekanan atau intimidasi.

Menurut beberapa pakar, praktik semacam ini harus segera dihentikan karena dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap iklim usaha Indonesia.

Di sisi lain, perusahaan dan pemerintah juga harus memiliki mekanisme dialog sosial yang adil agar aspirasi warga sekitar tetap diperhatikan, tanpa mengganggu jalannya proyek.

Pengaruh terhadap Citra Investasi Indonesia

Jika tidak segera ditangani, gangguan seperti ini bisa memberikan sinyal negatif kepada investor global yang sedang mempertimbangkan ekspansi ke Indonesia. Dalam era persaingan investasi antar negara ASEAN, stabilitas hukum dan keamanan menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan keputusan investor.

BYD sendiri merupakan perusahaan strategis yang dapat membawa teknologi baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong ekosistem kendaraan listrik nasional. Oleh karena itu, menjaga keberlangsungan proyek ini merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan masyarakat.

Solusi dan Langkah Pencegahan

Menindaklanjuti pernyataan Menperin, sejumlah langkah strategis dapat diambil untuk mengantisipasi dan mencegah gangguan terhadap proyek strategis nasional:

Peningkatan koordinasi antar lembaga: Pemerintah pusat harus lebih aktif menjalin koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak keamanan dalam pengamanan proyek investasi.
Dialog sosial konstruktif: Perusahaan seperti BYD perlu melibatkan warga lokal dalam dialog terbuka terkait rekrutmen, pelatihan kerja, atau program tanggung jawab sosial (CSR) yang konkret.
Sanksi hukum tegas: Aparat hukum harus menindak tegas oknum yang melakukan intimidasi atau pemerasan atas nama ormas, agar tidak menjadi preseden buruk.
Transparansi dan akuntabilitas: Semua proyek investasi perlu diawasi dengan mekanisme terbuka agar semua pihak dapat saling mengawasi dan menjaga jalannya pembangunan.