RI Butuh Investasi Listrik Rp 1.566 T dari Swasta, Ini Kata Pengusaha

Pemerintah Indonesia menetapkan target ambisius dalam sektor ketenagalistrikan dengan kebutuhan

investasi sebesar Rp 1.566 triliun hingga tahun 2040. Kebutuhan ini diprioritaskan untuk membangun

infrastruktur kelistrikan yang modern andal, dan berbasis energi bersih demi mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, angka tersebut sebagian besar diharapkan berasal dari sektor swasta.

Hal ini menjadi tantangan tersendiri di tengah kondisi global yang fluktuatif dan tingkat kepastian usaha yang masih menjadi perhatian.

Meski begitu, pemerintah tetap optimistis sektor swasta akan berperan besar dalam memenuhi kebutuhan pendanaan tersebut.

RI Butuh Investasi Listrik Rp 1.566 T dari Swasta, Ini Kata Pengusaha

Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030 menargetkan pembangunan infrastruktur

listrik yang lebih efisien, terutama berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT). Untuk itu, dibutuhkan

investasi masif dalam pembangunan pembangkit listrik, jaringan transmisi, distribusi, serta digitalisasi sistem kelistrikan.

Indonesia juga telah menetapkan target net zero emission (NZE) pada 2060, sehingga peralihan dari

energi fosil ke energi bersih tak bisa ditunda. Transisi ini memerlukan pengembangan teknologi canggih

seperti solar panel, PLTA mini, geothermal, smart grid, serta penyimpanan energi baterai yang biayanya tidak murah.

Sektor Swasta Jadi Tulang Punggung Pendanaan

Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dari total kebutuhan Rp 1.566 triliun, sekitar 75–80 persen diharapkan berasal dari sektor swasta melalui skema kerja sama atau investasi langsung. Pemerintah akan berperan sebagai regulator sekaligus fasilitator.

Dirjen Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu mengatakan bahwa peran swasta sangat vital dalam pengembangan sektor listrik nasional. Ia menyebut pemerintah siap memberikan berbagai insentif seperti jaminan kepastian kontrak, feed-in tariff untuk EBT, serta kemudahan perizinan.

“Perlu kolaborasi erat antara pemerintah, swasta, dan BUMN seperti PLN untuk mewujudkan sistem kelistrikan yang tangguh, efisien, dan ramah lingkungan,” ujar Jisman.

Respons Dunia Usaha: Antusias Tapi Waspada

Kalangan pengusaha menyambut baik peluang investasi besar ini, terutama bagi investor yang fokus di sektor energi. Namun, mereka menilai masih ada sejumlah tantangan yang harus dibenahi agar investasi bisa berjalan optimal.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, iklim investasi di sektor ketenagalistrikan perlu dipastikan stabil dan transparan. “Minat investor sangat tinggi, apalagi untuk EBT. Tapi mereka butuh kejelasan soal regulasi, jaminan kepastian pembayaran, dan waktu pengembalian investasi yang masuk akal,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyusun skema pendanaan yang bankable agar investor tertarik. “Tanpa jaminan keekonomian proyek dan mitigasi risiko yang jelas, sulit berharap swasta masuk besar-besaran,” kata Fabby.

Tantangan Investasi Listrik di Indonesia

Meski peluang terbuka lebar, sektor kelistrikan Indonesia juga menghadapi sejumlah kendala. Di antaranya adalah:

1. Kelebihan Pasokan Daya di Beberapa Wilayah: PLN masih memiliki surplus daya di sejumlah daerah akibat pembangunan pembangkit yang tidak seimbang dengan pertumbuhan permintaan.

2. Masalah Kepastian Regulasi: Perubahan kebijakan yang mendadak sering kali membuat investor ragu.

3. Keterbatasan Infrastruktur Penunjang: Beberapa proyek EBT terkendala karena sulitnya akses ke lokasi proyek.

4. Kendala Perizinan dan Proses Lelang yang Lama: Hal ini membuat proses pengadaan proyek menjadi lambat dan tidak efisien.

Langkah Pemerintah: Menyiapkan Insentif dan Regulasi Baru

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, pemerintah berkomitmen memperbaiki iklim investasi di sektor kelistrikan.

Salah satu langkah konkret adalah penyusunan regulasi baru yang lebih akomodatif terhadap proyek-proyek EBT dan kerja sama dengan investor asing.

Pemerintah juga tengah menyiapkan skema power wheeling atau pemanfaatan jaringan PLN oleh swasta untuk mendistribusikan listrik secara langsung kepada konsumen. Skema ini diharapkan dapat membuka pasar baru dan meningkatkan efisiensi distribusi.

Baca juga:Blockchain: Bukan Hanya untuk Cryptocurrency

Kesimpulan: Perlu Sinergi Serius untuk Masa Depan Energi Indonesia

Kebutuhan investasi sebesar Rp 1.566 triliun bukan angka kecil, namun sangat penting untuk masa depan ketahanan dan keberlanjutan energi Indonesia.

Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Keterlibatan sektor swasta menjadi kunci.

Namun, untuk menarik minat investor, dibutuhkan lebih dari sekadar potensi pasar.

Kepastian hukum, jaminan kelayakan finansial proyek, dan sistem insentif yang adil harus segera dibenahi.

Jika semua pihak bisa bersinergi dengan baik, Indonesia dapat bergerak lebih cepat menuju sistem kelistrikan yang andal, bersih, dan modern.